Pejabat BPN Di Tahan Kejakgung

http://www.jpnn.com/read/2015/04/07/296616/Kejagung-Makin-Galak,-Pejabat-BPN-Ditahan

JAKARTA - Kejaksaan Agung kembali menjebloskan tersangka dugaan korupsi ke sel tahanan.
Kali ini, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (2007-2010) yang sekarang menjabat Kepala Bagian Kerjasama Kantor BPN RI berinisial YS yang digiring ke bui.

YS dikurung usai diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit balap (road race) di Kota Balikpapan, Kaltim, tahun anggaran 2007.

Ada Mafia Tanah di BPN Kendari?


Masyarakat Korumba menuntut keadilan. mereka mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari dengan tuntutan agar ada transparansi data dari BPN yang diduga kuat telah mengeluarkan sertifikat ganda di atas objek tanah sengketa di wilayah Korumba.

Versi demonstran, sebenarnya perkara lahan itu telah lama selesai. Hal itu ditandai dengan keputusan Pengadilan Negeri bernomor 53/pts.pdt.G/1997 PN. Kdi oleh Rais Aburaera yang memenangkan gugatan dari H. Pabi Rachan saat itu. Bukti lain yang ditunjukan juga adalah Surat Keterangan Pengelolaan Tanah bernomor: 08/DM/II 1997.

Kepala BPN Tebo Juga Palsukan Sertifikat

http://www.jambiekspres.co.id/berita-19793-kepala-bpn-tebo-juga-palsukan-sertifikat.html 

JAMBI – Pengadilan Negri Jambi kembali menggelar sidang dugaan korupsi pembuatan sertifikat prona dengan terdakwa Hasnadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tebo.

Dalam sidang yang di gelar Senin (16/3) kemarin, terungkap bahwa terdakwa tidak saja melakukan pungutan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat prona, namun juga memalsukan sertifikat. Hasnadi yang mengenkan Kemeja bercorak ungu, nampak tertunduk saat menjalankan sidang.

Fakta tersebut terungkap saat kesaksian Alen, yang merupakan Mantan Kepala BPN Tebo . Menurut dia, pungli dilakukan Hasnadi saat ia menjabat sebagai Kasi Sengketa Konflik dan perkara pada 2011 lalu.

Menteri Ferry, Bisakah BPN Mencontoh PT KAI?

 LAPORAN Jawa Pos soal pungli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya kemarin (30/3) sebenarnya tidak mengejutkan. Kabar itu hanya semacam konfirmasi dari pergunjingan publik. Jawa Pos pernah melakukan liputan serupa pada 2007 dan hasilnya tak jauh dari situasi itu. Kepala BPN Surabaya saat itu Khudlori datang ke Jawa Pos untuk ''mengklarifikasi" liputan pungli di kantornya tersebut.